BATU BARA — Kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkadang bukan semata-mata disebabkan oleh niat melakukan pelanggaran. Persoalan dapat muncul karena perbedaan pemahaman terhadap aturan, prosedur yang berubah, maupun kendala teknis di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu ruang yang ingin dijawab Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara melalui Klinik Konsultasi Bahagia.
Program ini menyediakan ruang konsultasi bagi unit kerja yang membutuhkan penjelasan mengenai regulasi, tata kelola, manajemen risiko maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara menyampaikan bahwa APIP ingin membangun paradigma pengawasan yang lebih dekat dengan kebutuhan unit kerja.
“APIP bukan lagi sosok yang menakutkan, melainkan mitra kerja yang siap membantu unit kerja mencapai tujuannya dengan aman dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Meski demikian, konsultasi bukan pengganti tanggung jawab unit kerja. Aparatur tetap memiliki kewajiban memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sinilah fungsi konsultasi menjadi penting. Unit kerja dapat mengidentifikasi risiko lebih awal, sementara APIP dapat memberikan perspektif pengawasan berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan.
Layanan Klinik Konsultasi Bahagia mencakup konsultasi tata kelola dan risk management, klinik regulasi dan administrasi serta coaching dan mentoring pengawasan.
Layanan dibuka setiap Selasa dan Jumat pukul 09.30–14.30 WIB di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Konsultasi juga tersedia secara digital melalui wbs.batubarakab.go.id/Klinik konsultasi bahagia .
Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada menemukan persoalan, tetapi juga memberi ruang untuk membangun pencegahan dan perbaikan tata kelola.
Penulis: Khang Akhyar
