Pesawaran, One News - Suasana memanas terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi lV, yang di pimpin langsung Ketua DPRD Pesawaran, Ahmad Rico Julian dengan puluhan pelaksana
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pesawaran.
Dalam RDP tersebut, terlihat Ketua Ahmad Rico Julian, terlihat emosi terhadap Ketua Korwil SPPG Pesawaran, yang dengan suara keras dan lantang, Dia meminta agar Ketua Korwil untuk melepaskan jabatannya, karena dipandang tidak memahami terhadap tugas dan fungsinya dalam memimpin dan mengelola SPPG di kabupaten setempat.
" Sebagai Ketua Korwil Pesawaran, apakah Anda sudah memahami tugas pokok dan fungsi kerja Anda, kalo tidak, lebih baik lepaskan saja jabatan Anda itu," tegas Rico lantang, Rabu,(18/2/2026)
RDP sendiri selain dihadiri Ketua DPRD, didampingi Ketua 1, M. Nasir dan Ketua ll, Ariaguna, juga hadir pihak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. RDP sendiri dilaksanakan di GSG Pemkab setempat, Rabu, (18/2/2026
Tidak itu saja, kemarahan Ketua DPRD Pesawaran kian memuncak, setelah mengetahui bahwa aktivitas puluhan SPPG yang berjalan selama ini, dalam pengelolaan dan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat, tidak atau belum melengkapi surat perizinan resminya.
" Bagaimana mungkin terjadi, bisanya Dapur SPPG dalam menjalankan aktivitasnya selama ini, tanpa dilengkapi surat perizinan resminya, gimana ini !," ucap Rico geram
Dalam RDP itu juga terungkap, bahwa selama ini tidak adanya kordinasi dan komunikasi terjalin antara SPPG dengan pihak Pemkab terkait, seperti dengan Dinas Perizinan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kesehatan, Bapenda dan Kabag Hukum.
" Sekarang bagaimana pemenuhan semua syarat kelengkapan operasionalnya bisa cepat terpenuhi, kalo tingkat kordinasi dan komunikasinya selama ini dengan pihak Pemkab terkait, tidak terjalin dengan baik," ujarnya
Senada dengan pernyataan keras yang di lontarkan oleh Wakil Ketua l DPRD Pesawaran, M. Nasir, yang dengan tegas meminta semua SPPG untuk menghentikan sementara operasional sebelum perizinannya di lengkapi.
" Pokoknya sebelum perizinannya dilengkapi, saya minta jangan ada Dapur MBG yang beraktivitas dan beroperasi dulu."
" Karena program ini dibiayai dengan menggunakan uang rakyat, jadi selaku wakil rakyat, menjadi kewajiban saya untuk tegas dalam pengawasan," ujar Nasir (rid)
