JAKARTA, — Dugaan pelanggaran perizinan bangunan gedung mencuat di wilayah Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah bangunan yang diduga akan difungsikan sebagai bengkel di Jalan Pegangsaan Dua KM 46 Nomor 48, RT 004/RW 003, dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen penyelesaian pembangunan, meskipun legalitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dipertanyakan. 10/11/2026
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial SG yang disebut-sebut masih aktif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, SG diduga menawarkan jasa pengurusan PBG sekaligus disebut memiliki keterlibatan dalam persoalan pembangunan tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya upaya memengaruhi penanganan permasalahan bangunan oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Namun, seluruh informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.
LAPORAN JAKI DAN FOTO SEGEL MERAH MENJADI PERTANYAAN
Hal lain yang menjadi sorotan adalah informasi dalam laporan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) pada 2 November 2026.
Dalam laporan tersebut, terlihat foto segel merah yang diduga berkaitan dengan bangunan dimaksud. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, foto segel tersebut terlihat melalui tampilan layar sebuah telepon genggam, bukan dokumentasi yang diambil secara langsung di lokasi oleh pelapor.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai asal-usul foto, waktu pengambilan, keaslian dokumentasi, serta kesesuaian kondisi segel dalam foto dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Apakah foto tersebut merupakan dokumentasi lama, dokumentasi yang baru diambil, atau terdapat hal lain yang perlu dijelaskan?
Saat di konfirmasi wartawan B Kasektor kecamatan melalui chat whatsapp memilih diam pada 04/11/2026.
Pertanyaan ini penting dijawab agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai riwayat penyegelan bangunan.
Wartawan juga mempertanyakan apakah pemasangan dan pencabutan segel telah dilakukan sesuai prosedur resmi, serta apakah terdapat berita acara atau dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
KRONOLOGI KEDATANGAN WARTAWAN DAN PENGAKUAN E SOAL SG
Pada 29 Oktober 2026 sekitar pukul 15.30 WIB, wartawan mendatangi lokasi pembangunan untuk melakukan konfirmasi langsung.
Setibanya di lokasi, wartawan bertemu dengan seorang mandor yang kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial E selaku pihak yang disebut bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan tersebut.
Melalui telepon genggam milik pekerja di lokasi, wartawan diberikan kesempatan berkomunikasi langsung dengan E untuk menanyakan sejumlah hal, termasuk legalitas perizinan bangunan.
Dalam komunikasi tersebut, E menyampaikan bahwa pengurusan izin bangunan dilakukan oleh seseorang berinisial SG yang disebut sebagai pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Pemerintah Kota Bekasi.
"Untuk izinnya yang mengurus SG, pegawai DCKTRP Pemkot Bekasi," demikian keterangan E ketika dikonfirmasi wartawan.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius dan perlu diklarifikasi, terutama mengenai identitas SG, jabatan yang bersangkutan, kapasitasnya dalam pengurusan PBG, serta apakah benar terdapat keterlibatan ASN Pemerintah Kota Bekasi dalam pengurusan perizinan bangunan di wilayah Jakarta Utara.
Apabila benar, perlu dijelaskan pula dalam kapasitas apa yang bersangkutan melakukan pengurusan tersebut dan apakah terdapat dasar penugasan atau kewenangan yang sah.
E MENGAKU TIDAK MENGETAHUI SIAPA YANG MENCOPOT SEGEL
Dalam keterangannya kepada wartawan, E mengaku sebelumnya tidak mengenal SG. Ia menjelaskan bahwa dirinya mendapat informasi dari pihak pemilik bangunan atau owner agar datang ke lokasi karena terdapat persoalan penyegelan.
"Saya tidak kenal oknum ASN Bekasi berinisial SG itu. Waktu itu saya dikabari owner disuruh datang karena ada segel. Sesampainya di lokasi, ternyata sudah ada owner dan oknum ASN berinisial SG tersebut. Kemudian saya dikenalkan dengan yang bersangkutan," ungkap E.
E juga menjelaskan bahwa ketika dirinya tiba di lokasi, segel yang sebelumnya disebut-sebut terpasang sudah tidak terlihat.
"Saya bertanya, mana segelnya, Pak? Ternyata sudah hilang. Saya tidak tahu siapa yang mencopot segel tersebut. Tetapi ketika saya datang, sudah ada owner, oknum ASN berinisial SG, dan segelnya memang sudah tidak ada. Saya tidak mengetahui siapa yang melepasnya," jelas E.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan. Siapa sebenarnya yang mencopot segel? Apakah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang? Jika segel telah dibuka, di mana dokumen berita acara pembukaan atau pencabutan penyegelan?
Hal ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik yang menyimpang dalam proses penegakan aturan bangunan gedung.
SEGEL DISEBUT SUDAH DUA KALI DIPASANG, NAMUN KINI TAK TERLIHAT
Berdasarkan keterangan warga, bangunan tersebut disebut-sebut sudah dua kali dipasangi segel oleh petugas. Namun, segel tersebut kemudian tidak lagi terlihat di lokasi.
Informasi ini perlu ditelusuri oleh instansi berwenang, termasuk memastikan apakah benar telah terjadi dua kali penyegelan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya segel tersebut.
Jika benar segel resmi dilepas tanpa prosedur dan kewenangan yang sah, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.
Warga sekitar juga mengaku resah dengan aktivitas pembangunan yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan.
"Saya sangat resah dengan adanya bangunan tersebut. Aktivitas pembangunannya berisik dan menimbulkan debu sehingga mengganggu warga sekitar. Setahu saya, bangunan itu juga belum memiliki PBG. Seharusnya pemerintah memastikan dahulu apakah pembangunan tersebut sudah sesuai ketentuan atau belum," ungkap salah seorang warga kepada wartawan.
Warga tersebut juga meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara segera melakukan pemeriksaan lapangan.
"Kalau memang belum memiliki PBG dan sebelumnya sudah disegel dua kali, pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai aturan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pembangunan yang diduga bermasalah justru terus berjalan. Kami meminta agar bangunan itu diperiksa dan apabila terbukti melanggar, dilakukan penyegelan kembali sesuai prosedur," tegasnya.
DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN BANGUNAN GEDUNG
Dalam aspek regulasi, penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah DKI Jakarta wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu landasan hukum yang mengatur bangunan gedung di Jakarta adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
Ketentuan mengenai kewajiban perizinan dalam regulasi tersebut harus dibaca bersama ketentuan nasional yang telah mengubah nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selanjutnya, terdapat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Bangunan yang menjadi salah satu pedoman dalam penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung di wilayah Jakarta.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi dasar nasional penyelenggaraan PBG.
Pemilik bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa bangunan tersebut didirikan tanpa PBG yang dipersyaratkan, pemerintah daerah dapat melakukan penindakan administratif sesuai prosedur, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, hingga tindakan pembongkaran apabila memenuhi persyaratan hukum.
DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN PBG PERLU DITELUSURI
Persoalan ini juga perlu ditelusuri dari kemungkinan adanya penyalahgunaan dokumen perizinan.
Apabila dalam proses pengurusan PBG ditemukan bukti adanya dokumen yang sengaja dibuat tidak benar atau dipalsukan, pihak yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum.
Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana pemalsuan surat, termasuk perbuatan membuat surat palsu atau menggunakan surat yang diketahui tidak benar seolah-olah sebagai dokumen yang sah, apabila memenuhi unsur-unsur pidana.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Meski demikian, dugaan menawarkan jasa pengurusan PBG, pembangunan tanpa PBG, maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak otomatis merupakan tindak pidana pemalsuan. Seluruhnya harus dibuktikan berdasarkan perbuatan, dokumen, kesengajaan, dan unsur hukum yang terpenuhi.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran disiplin oleh ASN, instansi kepegawaian dan aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
GUBERNUR DKI JAKARTA DAN DEDI MULYADI DIMINTA TURUN TANGAN
Masyarakat meminta Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Satpol PP, serta instansi terkait diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas PBG, kesesuaian peruntukan bangunan, riwayat penyegelan, hingga pihak yang diduga bertanggung jawab atas hilangnya segel.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga diharapkan memberikan perhatian dengan meminta instansi terkait memeriksa informasi mengenai dugaan keterlibatan SG yang disebut-sebut sebagai ASN aktif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Apabila identitas dan status kepegawaiannya benar serta ditemukan pelanggaran, tindakan tegas sesuai ketentuan disiplin ASN harus diberlakukan tanpa pandang bulu.
Masyarakat tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas teguran atau pemeriksaan administratif. Transparansi dan penegakan hukum diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dapat menghindari aturan karena memiliki kedekatan atau pengaruh terhadap aparat pemerintahan.
"Jangan sampai aturan perizinan bangunan hanya menjadi formalitas. Setiap pembangunan harus tunduk pada ketentuan hukum. Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan masyarakat, bukan membiarkan dugaan pelanggaran terus berlangsung," menjadi pesan yang disampaikan warga terkait persoalan tersebut.
SEJUMLAH PERTANYAAN MENUNGGU JAWABAN PEMERINTAH
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah persoalan masih membutuhkan penjelasan resmi dari instansi terkait, di antaranya:
1. Apakah bangunan di Jalan Pegangsaan Dua KM 46 Nomor 48 telah memiliki PBG yang sah?
2. Jika belum memiliki PBG, mengapa pembangunan disebut telah mencapai sekitar 80 persen?
3. Benarkah bangunan tersebut telah dua kali disegel oleh petugas?
4. Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya segel merah tersebut?
5. Apakah terdapat berita acara resmi mengenai pencabutan atau pembukaan segel?
6. Apa hubungan SG yang disebut sebagai pegawai DCKTRP Pemerintah Kota Bekasi dengan pengurusan PBG bangunan di Jakarta Utara?
7. Apakah Pemerintah Kota Bekasi mengetahui adanya dugaan keterlibatan ASN tersebut dalam pengurusan perizinan bangunan di luar wilayah kewenangannya?
8. Mengapa dokumentasi segel dalam laporan JAKI tanggal 2 November 2026 perlu diperjelas asal-usul dan waktu pengambilannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut transparansi pelayanan publik, integritas aparatur pemerintah, dan kepastian hukum dalam penegakan aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, kebenaran dugaan keterlibatan SG, status PBG bangunan, riwayat pemasangan dan pencabutan segel, serta pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya segel masih membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Wartawan masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi SG, E, pemilik bangunan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, DCKTRP Pemerintah Kota Bekasi, serta seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
