Pesawaran, One News- Lagi, Wakil Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir di dampingi Ketua ll, Aria Guna, menerima kedatangan sejumlah perwakilan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kamis, (20/2/25)
Maksud kedatangan, meminta kepada wakil rakyat setempat, agar dapat memperjuangan keinginan mereka untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu hingga ke level pusat.
Tidak itu saja, para tenaga honorer itu juga berharap kepada pihak legislatif bisa membentuk Panitia Khusus (Pansus) tenaga honorer dilingkup Pemkab Pesawaran. Mereka berdalih selain diduga telah banyak terjadi ketidaksesuaian jumlah antara tenaga honorer yang masih aktif dengan database yang dimiliki oleh BKN, juga adanya pengangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Kami meminta kepada DPRD Pesawaran untuk menanyakan kelanjutan nasib kami ini seperti ke Kemenpan, Kemenkeu dan BKD. Karena ada informasi terbaru di salah satu kabupaten yang alhamdulillah mereka di akomodir menjadi PPPK penuh waktu setelah mereka diperjuangan ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Forum Tenaga Honorer Kabupaten Pesawaran, Sirzan Tomi.
Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir dikesempatan itu, dihadapan para perwakilan tenaga honorer mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam memperjuangan nasib para tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran.
Namun semuanya kata Nasir, tentunya harus mempertimbangkan dan mengukur sejauh mana kemampuan APBD Pesawaran dalam menyelesaikan penuntasan persoalan ini.
“Dan itulah yang saat ini masih kami hitung-hitung, apakah keuangan kita mampu untuk mengakomodir seluruhnya. Kalau pemerintah pusat sih jelas mempersilahkan saja jika memang APBD kabupaten mampu untuk mengangkat seluruh tenaga honorer tersebut," ujar Nasir
" Apalagi gaji yang harus dibayarkan kepada para honorer itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bukan pemerintah pusat,” tambahnya
Untuk itu, Nasir meminta kepada tenaga honorer untuk juga dapat memahami kondisi keuangan APBD Kabupaten Pesawaran yang menurutnya masih jauh jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain diluar daerah.
Sebab sambungnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, ada sektor-sektor lain yang juga menjadi prioritas, seperti halnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan di desa-desa yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Apalagi, lanjut Nasir, berdasarkan informasi dari BKD, jumlah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database sekitar 3.017 orang. Dengan jumlah tersebut, pihaknya khawatir jika seluruhnya di angkat menjadi PPPK, justru nantinya untuk pembayaran gaji tidak terbayar dan menjadi persoalan baru seperti halnya persoalan Siltap aparatur desa yang belum lama ini terjadi.
Meskipun demikian ucap Nasir, pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib tenaga honorer ini, begitupun dengan upaya solusi terbaiknya. Dan pihaknya sudah menargetkan minimal melakukan pengangkatan secara bertahap dengan jumlah sebanyak 1.000 orang pada tahun 2025 ini.
“Kami sudah hitung-hitung jika 1.000 orang saja, maka dalam setahun kita membutuhkan anggaran sebanyak Rp.43 Milyar dan sisanya yang belum dapat di angkat pada tahun ini juga harus kita naikan juga kesejahteraannya. Misalnya sekarang mungkin gajinya Rp.1juta, nanti kita upayakan untuk di naikkan menjadi Rp.1,5juta,” terangnya.
Sedangkan untuk pembentukan Pansus tenaga honorer, pihaknya tetap merespon baik, meskipun menurutnya hal itu bukan solusi yang mendesak, mengingat kebijakan dalam pengangkatan ini menjadi ranah pemerintah daerah yang harus sejalan dan seirama dengan DPRD.
“Karena masalahnya bukan soal hanya memperjuangkan jumlahnya saja, tapi juga regulasi-regulasinya juga harus kita perjuangkan untuk menentukan poin-poin yang menjadi dasar landasannya, dalam pengangkatan untuk menjadi PPPK penuh waktu,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Pesawaran, Aria Guna menambahkan bahwa dengan kondisi APBD Pesawaran saat ini ditambah lagi dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Dengan kondisi kita yang harus kembali efisiensi sebesar Rp.58 milyar ini tentu bukan menjadi tantangan yang mudah. Meskipun begitu, kita akan tetap berupaya memaksimalkan harapan dan keinginan dari para tenaga honorer ini, melalui aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan,” pungkasnya (rid)
