Pesawaran, One News- Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, dalam pernyataannya menegaskan dukungannya kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada dalam garis komando langsung Presiden Republik Indonesia dan secara tegas sangat tidak setuju bila Polri di lebur pada satu Kementrian
Pernyataan ini disampaikannya, terkait menyikapi wacana yang terjadi di Gedung Wakil Rakyat Indonesia (DPR RI) dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Komisi lll DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tersebut diucapkan, Saprudin Tanjung saat ditemui di Kantor AMP, Kabupaten Pesawaran, Kamis (29/01/2025).
Tanjung menilai, posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
" Posisi ini harus tetap dijaga agar Polri lebih fokus sebagai alat negara, menjadi fondasi penting sebagai Polri yang independensi, profesionalitas, dan netralitas dalam mengayomi dan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban Nasional."
" Lagian menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, keutuhan negara, dan penjamin demokrasi yang sehat,” tegas Tanjung
Sebaliknya kata Tanjung, adanya upaya perubahan atau wacana yang mengarah pada pergeseran posisi kelembagaan Polri, akan berpotensi menimbulkan kerancuan komando, bahkan rentan akan melemahkan fungsi penjamin keamanan dan ketertiban Nasional, yang tantangannya kedepan lebih besar dan kompleks.
Bagi daerah seperti Kabupaten Pesawaran sambungnya, kehadiran Polri yang bekerja secara profesional dan independen tetap sebagai harapan yang mutlak bagi masyarakat di daerah, yang harus perlu ditingkatkan oleh personil Polri dalam setiap menjalankan tugas.
" Sebab ketika rantai komando jelas dan akuntabilitas kuat, maka dipastikan pencapaian pelayanan optimal kepada masyarakat akan lebih mudah dan lebih maksimal,” pungkasnya (*)
