Pontianak, Senin 22 Desember 2025 – onenews.co.id
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Pontianak melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Senin (22/12).
Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian akademis GMNI terkait persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak, Ir. Firayanta. Sementara dari pihak GMNI, pertemuan diwakili oleh Sekretaris DPC GMNI Kota Pontianak, Rama Arta, bersama jajaran pengurus.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Pontianak tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam seperti tingginya curah hujan dan pasang Sungai Kapuas.
Menurut GMNI, persoalan banjir juga berkaitan erat dengan sistem drainase serta perencanaan tata kota yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi geografis Pontianak yang datar dan berada di wilayah rendah.
Rama Arta menyampaikan bahwa berdasarkan kajian akademis yang disusun GMNI, genangan banjir kerap terjadi di titik-titik yang sama setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Setiap tahun dilakukan normalisasi dan penanganan darurat, namun banjir tetap berulang di lokasi yang sama. Ini menandakan perlunya perubahan pendekatan, dari penanganan musiman ke penanganan berbasis sistem dan berjangka panjang,” ujar Rama Arta dalam audiensi tersebut.
GMNI juga menyoroti dampak banjir yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga bantaran sungai dan kawasan padat penduduk. Banjir dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan beban sosial yang terus berulang setiap tahunnya.
Dalam audiensi itu, GMNI mendorong Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mulai mengintegrasikan penanganan banjir dengan perencanaan tata kota.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain memperbanyak ruang resapan air seperti taman, kolam retensi, serta ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi hidrologis. Selain itu, GMNI meminta agar titik-titik rawan banjir yang berulang dijadikan prioritas penanganan permanen.
GMNI menegaskan kehadirannya dalam audiensi tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah dan penyambung aspirasi masyarakat.
GMNI juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan penanganan banjir agar lebih transparan dan benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan mahasiswa dalam upaya mewujudkan penanganan banjir yang lebih adil dan berkelanjutan di Kota Pontianak.
Laporan: zainul irwansyah
Sumber: Rilis GMNI Kota Pontianak
