Pesawaran, One News- Menindak lanjuti informasi terhadap indikasi puluhan ribu Kartu BPJS Kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Pesawaran " Rungkad" tanpa kejelasan. Aliansi Masyarakat Pesawaran ( AMP) langsung merespon, dengan menyambangi para warga pemegang Kartu BPJS yang mendadak Rungkad (Mati) tidak berlaku lagi, tanpa diketahui penyebabnya.
Menurut penjelasan Ketua AMP, Saprudin Tanjung mengatakan, pihaknya dalam menyikapi informasi yang didapat, telah langsung turun lapangan, untuk membuktikan kebenarannya, yakni dengan menyambangi sejumlah warga sebagai sample, yang diketahui sebagai pemilik yang kartu BPJS telah Rungkad tanpa dasar.
" Benar, kami sudah menemui beberapa warga pemilik kartu BPJS sebagai sample, yang mendadak mati tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya," ucap Tanjung, Minggu, (20/7/25)
" Padahal kami lihat, warga itu benar masuk kategori miskin, yang memang sangat layak untuk di bantu Pemerintah," tambahnya
Dia mencontohkan yang terjadi dan di alami oleh Janda anak satu, Ibu Ema (58) warga ber KTP Gedongtataan, sekarang tinggal di Desa Cipadang yang BPJS mati mendadak, saat digunakan untuk berobat ke Puskesmas
" Terus terang saya sedih dan kecewa Pak, mengetahui BPJS saya mendadak mati, tidak berlaku lagi, padahal itu pegangan dan harapan satu- satunya yang saya andalkan untuk berobat," ucapnya memelas.
Hal serupa terjadi juga pada warga Desa Sukadadi, Gedongtataan, Rohani (62) berstatus Janda, yang sekarang hidup sebatang kara jauh dari sanak keluarga.
" Benar, waktu saya berobat, BPJS saya dikatakan sudah mati oleh petugas Puskesmas, waktu saya tanya penyebabnya, petugas langsung ngomong " pokoknya kartu ibu sudah mati, gak bisa digunakan lagi," ucap Rohani menirukan ucapan petugas Puskes itu.
Dari keterangan yang di dapat dari kedua warga itu, kata Tanjung sangat dimungkinkan terjadinya pemutusan BPJS dilakukan secara sepihak, tanpa melakukan cek and ricek lagi.
Parahnya lagi yang terjadi di Kabupaten ini, berdasarkan data yang terhimpun oleh AMP, sejak 25 Mei 2025, ada sebanyak 22.500 jiwa, yang di putuskan kepesertaan BPJS nya.
" Sangat mengejutkan, ini bukan angka kecil, apa lagi pemutusan terjadi tanpa ada dasarnya. Kalo kita mengacu pada kedua contoh tadi, tentunya tidak ada alasan pembenar BPJS nya di matikan," tegasnya
Anehnya, saat masalah pemutusan itu dikonfirmasi ke Dinas Sosial Pesawaran, dikatakan BPJS yang mati, masih bisa diaktifkan kembali.
" Dari sini bisa kita artikan, bahwa dalam pemutusan BPJS, itu di lakukan secara serampangan, tanpa melalui prosedur dan mekanismenya lagi," jelasnya
Padahal kata Tanjung Pemutusan itu, akan berimbas ke program bantuan lain seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), yang juga ikut kolep. Ini kan makin kacau,” pungkasnya (*)
