Pesawaran, One News- Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran ungkapkan ke keprihatinannya atas maraknya BPJS Kesehatan warga kabupaten setempat yang mendadak "Rungkad" atau Terputus masa berlakunya alias Non Aktif.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, dr. Media Apriliana, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Aufa Abendanon mengatakan, melihat kondisi dan realita yang ada, pihaknya sangat menyayangkan terhadap besarnya angka terjadinya pemutusan BPJS tersebut.
Sebab kata Apriliana, dengan adanya pemutusan, pihaknyalah yang akan menerima dampak buruknya, yang di sorot masyarakat seakan sebagai penyebab BPJS nya di putus.
Padahal ujarnya, kewenangan dalam perekrutan dan pemutusan berlakunya BPJS, bukanlah kewenangan Institusinya.
" Ya, pastinya terkait non aktif ya BPJS warga, kami yang terdepan akan langsung menerima dampak negatifnya. Sebab tidak berlakunya BPJS, Asumsi warga sudah otomatis ke soal Pelayanan Kesehatan," ungkapnya, Selasa (29/7/25)
" Jadi, yang kita sayangkan, waktu BPJS dinyatakan terputus, saat digunakan berobat di RS atau Puskesmas, warga langsung menuduh kamilah penyebabnya, itu otomatis," tambahnya
Oleh karenanya sambungnya, meskipun otoritas penambahan dan pemutusan bukan kewenangan pihaknya, Dia tetap akan berupaya membantu dan mencarikan solusi, agar masyarakat terbantu untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
" Ya, untuk warga penderita penyakit serius, meskipun BPJS nya mati, kami tetap bantu, dengan membuatkan surat pengantar agar bisa diajukan kembali ke Dinas Sosial,” jelasnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Pesawaran melalui Komisi IV dan Wakil Ketua DPRD M. Nasir, dalam upaya mendorong penambahan terhadap kuota BPJS masyarakat Pesawaran.
" Untuk memenuhi kebutuhan BPJS warga, kami sudah koordinasi dengan DPRD, agar kuotanya dilakukan penambahan," harapnya.
Terpisah, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kabupaten Pesawaran, Aufa Abendanon, mengungkapkan kerisauannya atas polemik ribuan rungkad nya BPJS masyarakat tersebut.
Pasalnya kata Danon, karena membawa soal kesehatan, maka pihaknya yang akan selalu terseret bahkan di tuding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas matinya BPJS tersebut.
" Masyarakat kan tahunya BPJS, itu indentik
soal pelayanan kesehatan, nah, tatkala pelayanannya terganggu, otomatis kami yang di tuding sebagai penyebabnya, ini kan gak benar," ujarnya.
soal pelayanan kesehatan, nah, tatkala pelayanannya terganggu, otomatis kami yang di tuding sebagai penyebabnya, ini kan gak benar," ujarnya.
Apalagi kata Danon, soal respon masyarakat atas puluhan ribu BPJS warga Pesawaran yang di putus (non aktif) sejak Mei 2025, padahal yang diputus itu merupakan warga yang kepemilikan BPJS nya dari Pusat, yang didanai melalui APBN, sedang untuk kepemilikan BPJS warga Pesawaran, yang didanai melalui APBD Pesawaran, tidak ada yang di putus.
" Untuk jelasnya, BPJS yang di putus itu, semua BPJS yang di danai APBN, sedang yang didanai melalui APBD, tidak ada yang diputuskan, meskipun pembayarannya masih tertunda" pungkasnya (rid)
