PESAWARAN - Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) sambangi kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Daerah Pesawaran. Kedatangan AMP dimaksudkan untuk mempertanyakan keberadaan puluhan kendaraan dinas (Randis) roda empat, yang merupakan Aset Pemkab tersebut, yang di pinjam pakaikan itu, apakah telah sesuai aturan dan peruntukannya atau tidak.
Pasalnya berdasarkan pantauan dan informasi yang didapatkan AMP di lapangan, disinyalir sejumlah Randis yang di pinjam pakaikan tersebut, sarat disimpangkan pemakainya, bahkan marak digunakan untuk kepentingan pribadi dan pemenangan Paslon No 02 Nanda- Antonius, jelang PSU Pesawaran 2025 mendatang, yang nota bene Cagubnya ( Nanda ) merupakan Istri Bupati Pesawaran, yang sekarang masih Aktif.
" Ya, kedatangan kami ingin mendesak Pemkab melalui Bagian Perlengkapan dan Aset, untuk segera menarik kembali semua Randis roda empat yang di pinjamkan kepada orang yang tidak memiliki hak, berdasarkan aturan dan peruntukannya," ucap Ketua AMP Saprudin Tanjung, Rabu, (16/4/25)
“ Seharusnya Randis itu, digunakan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah, bukan sebaliknya digunakan untuk kepentingan mengkampanyekan salah satu Paslon," tambahnya
Bahkan yang lebih parahnya lagi, lanjut Tanjung, kendaraan dinas yang seharusnya menggunakan plat merah justru diganti oleh oknum-oknum tersebut menggunakan plat berwarna hitam. “Sementara banyak pejabat-pejabat yang tidak mendapatkan mobil dinas seperti para Kabid bahkan ada sekretaris dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas,” sesalnya.
Untuk itu, Dia berikan warning kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyikapi permintaannya tersebut sehingga aset-aset milik pemerintah tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang lebih untuk kepentingan pribadi maupun politik.
“Kami tunggu action dari bagian perlengkapan hingga akhir pekan ini, jika tidak segera disikapi, maka kami akan mendorong DPRD Pesawaran untuk segera membentuk Pansus Aset untuk menginventarisir keberadaan semua Randis dan aset- aset Pemkab lainnya," tegasnya
Sementara itu, Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemerintah Daerah Pesawaran, Djuanda mengaku bahwa kendaraan dinas tersebut memang saat ini banyak dipinjam pakaikan oleh beberapa lembaga organisasi. Namun menurutnya hal tersebut telah sesuai dengan aturan dan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh lembaga.
Namun, jika ternyata kendaraan dinas tersebut justru digunakan untuk kepentingan politik dalam PSU ini pihaknya mengaku bahwa hal tersebut diluar kendalinya.
“Ya kalau digunakan untuk politik, itu diluar kendali saya. Dan memang seharusnya kendaraan itu menggunakan plat merah. Tapi terkait proses pinjam pakai, memang itu diperbolehkan dan BPK juga memperbolehkan itu,” kilahnya.
Menurut Djuanda, kendaran-kendaraan dinas yang saat ini banyak dipinjam pakaikan oleh lembaga-lembaga organisasi tersebut merupakan kendaraan dinas yang pernah dilelang pada tahun 2022 dan 2023. Namun saat itu dari 58 kendaraan roda empat, terdapat sekitar 17 kendaraan yang tidak laku terjual.
“Karena tidak laku itu, lembaga-lembaga mengajukan pinjam pakai dengan ketentuan setiap tahun pengajuannya harus diperbaharui dan untuk perawatannya pun ditanggung secara pribadi,” terangnya.
" Terhadap terhadap masukan dan keinginan AMP, tentunya kami ucapkan terimakasih. Secepatnya kami akan segera melaporkan harapan dan masukan AMP ini kepada pimpinan, untuk memutuskannya," tambahnya (rid)
