Pesawaran, One News– Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) sambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran guna menyampaikan surat permohonan Audiensi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran tahun 2025.
Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menyampaikan sejumlah temuan dan kekhawatiran yang perlu menjadi perhatian serius Bawaslu agar PSU berjalan Netral tanpa intervensi.
Sebab kata Tanjung, jelang PSU pihaknya sudah menerima sejumlah laporan dan masukan dari masyarakat, yang menyebutkan indikasi ketidak netralan Pemkab Pesawaran dalam menyikapi PSU tersebut, bahkan terindikasi mendukung salah satu paslon.
“Kami sudah mencatat sejumlah indikasi ketidaknetralan ASN di lingkup Pemkab Pesawaran yang mulai terlibat dalam mendukung salah satu calon. Salah satunya lewat undangan resmi Bupati di rumah dinas dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,” ujar Tanjung.
Yang ujungnya, ujarnya terkonfirmasi mengarah pada pengondisian kepada semua kades untuk mendukung calon dukungan nya “Kami memiliki bukti rekaman acara tersebut, tentunya ini akan kami sikapi dengan tegas,” tambahnya
Tidak itu saja kata Tanjung, pihaknya juga menyoroti dugaan terhadap penyalahgunaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang terindikasi digunakan oleh pihak-pihak di luar peruntukannya
“Kami minta hal ini segera ditertibkan. Jika tidak, kami akan melaporkan secara resmi dan mendorong DPRD agar membentuk Pansus Aset untuk melacak keberadaan, peruntukan dan para pengguna Aset daerah,” tegasnya.
Terhadap sejumlah temuan itu, pihaknya akan melaporkannya secara resmi ke Bawaslu Pesawaran, pada Senin, 14 April 2025.
Untuk itu, pihaknya mendesak kepada Bawaslu untuk bekerja lebih fokus dan netral dalam mengawasi pelaksanaan PSU “Kami ingin Bawaslu dalam menjalankan tugas, benar-benar profesional dan netral tidak berpihak," ungkapnya
Sementara, Ketua Lembaga Media Ikatan Wartawan Online (IWO Indonesia) Kabupaten Pesawaran, Okvia Niza, turut memberikan tanggapan.
“ Tentunya, kami siap akan terus mengawal proses di Bawaslu maupun KPU dalam setiap tahapan yang diselenggarakan. Ini tidak lain agar PSU bisa berjalan sesuai aturan dan mekanismenya, itu saja," ucapnya singkat (ridwan)
