Pesawaran, one news- Sejumlah Organisasi Petani Lampung, terdiri dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Korwil Lampung, Formaster STKGB Sukapura, LBH BKU dan Aliansi Masyarakat Menggugat, yang bergerak di Issu Reforma Agraria, melakukan konsolidasi guna penguatan perjuangan organisasi dalam membela Petani Lampung.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Desa Tamansari, Fabian Jaya, dilaksanakan di Posko Tanjung Kemala, Desa Tamansari, Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa, (17/12/24)
Koordinator Wilayah KPA Lampung, Sugiyanto dikesempatan itu menekankan, tentang pentingnya sinergi lintas organisasi, lembaga, dan individu dalam memperkuat gerakan reforma agraria di Lampung.
"Kita telah melihat sendiri fakta yang dilakukan kawan-kawan di Tanjung Kemala, yang menunjukkan bahwa ketika rakyat terorganisir, maka terbukti dalam perjuangannya akan mampu dalam mewujudkan harapan dan tujuannya, seperti keberhasilan dalam mengakses sumber-sumber agraria, yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang," ungkap Sugianto.
Sugianto juga mengkritisi pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini, yang cenderung legalistik dalam menjalankan reforma agraria. Padahal menurutnya, kebijakan yang hanya fokus pada pembagian sertifikat agraria belum tentu menyentuh substansi mendasar, yakni redistribusi tanah untuk rakyat.
"Kita sangat berharap Gubernur Lampung mendatang, akan benar-benar berpihak pada rakyat dan memiliki visi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," harapnya.
Sementara, Kepala Desa Tamansari, Fabian Jaya, menyambut positip, kegiatan konsolidasi organisasi petani tersebut, yang menjadikan Tanjung Kemala sebagai pilot project atau percontohan reforma agraria di Provinsi Lampung.
"Kami bangga Tanjung Kemala menjadi rujukan nasional untuk kegiatan reforma agraria. Ini menunjukkan bahwa kerja keras masyarakat adat, ahli waris, serta para aktivis telah memberikan dampak besar," ujar Fabian Jaya.
DIa juga sangat mengapresiasi perjuangan kolektif yang dilakukan selama ini, dalam upaya mengembalikan tanah ulayat adat Buay Nyurang Marga War Semah kepada pemilik haknya.
"Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesawaran yang mendukung peningkatan status hak atas tanah ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa," terangnya
Acara ini menurut Fabian Jaya, menjadi momentum penting untuk menyatukan visi gerakan reforma agraria di Lampung. Dengan semangat kebersamaan dan rendah hati, para peserta berkomitmen memperjuangkan distribusi agraria yang adil demi kesejahteraan rakyat.
" Gerakan reforma agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga soal membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan. Apa yang terjadi di Tanjung Kemala menjadi contoh nyata bahwa mimpi rakyat dapat terwujud melalui solidaritas terkait dan soliditas organisasi yang kuat," pungkasnya (rid)
